Foto : Wapres Myanmar Sai Mauk Kham (Irrawaddy)
NAYPYIDAW - Wakil Presiden Myanmar Sai Mauk
Kham mengatakan, kekerasan di wilayah Arakan, terjadi karena adanya
ketegangan etnis dan religi. Menurutnya, saat ini Myanmar membutuhkan
solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah itu.
"Ada ketidakseimbangan populasi, warga Benggala berjumlah 94 persen dan warga pribumi hanya enam persen di Maungtaw dan Buthidaung," ujar Kham, seperti dikutip Mizzima, Kamis (2/8/2012).
Kham mengatakan, penting untuk menjaga keamanan danperdamaian di wilayah itu. Arakan sendiri adalah salah satu negara bagian termiskin di Myanmar.
Kham memandang perlunya kerja sama antara Pemerintah Myanmar dengan LSM-LSM internasional dalam membuka kamp-kamp pengungsi.
Insiden kekerasan yang terjadi di Myanmar cukup menuai kritik dari sejumlah organisasi dan negara-negara Islam di belahan dunia ini. Human Right Watch (HRW) melaporkan adanya penggunaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya.
HRW kecewa, negara-negara Barat menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Arakan. Barat juga baru saja melonggarkan sanksinya terhadap Myanmar.
"Peristiwa yang patut disayangkan ini terjadi di sejumlah wilayah di Negara Bagian Arakan, yang dilanda konflik komunal. Situasi di Arakan sudah mulai membaik, para pejabat setempat mengatakan bahwa warga sudah berada di kamp penampungan dan siap kembali ke rumahnya," imbuhnya.
Pemerintah Myanmar sebelumnya juga menolak klaim yang menyebutkan bahwa ada kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga Muslim Rohingya. Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin mengklaim adanya keterlibatan pihak lain dalam insiden pembantaian itu.(AUL)
"Ada ketidakseimbangan populasi, warga Benggala berjumlah 94 persen dan warga pribumi hanya enam persen di Maungtaw dan Buthidaung," ujar Kham, seperti dikutip Mizzima, Kamis (2/8/2012).
Kham mengatakan, penting untuk menjaga keamanan danperdamaian di wilayah itu. Arakan sendiri adalah salah satu negara bagian termiskin di Myanmar.
Kham memandang perlunya kerja sama antara Pemerintah Myanmar dengan LSM-LSM internasional dalam membuka kamp-kamp pengungsi.
Insiden kekerasan yang terjadi di Myanmar cukup menuai kritik dari sejumlah organisasi dan negara-negara Islam di belahan dunia ini. Human Right Watch (HRW) melaporkan adanya penggunaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya.
HRW kecewa, negara-negara Barat menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Arakan. Barat juga baru saja melonggarkan sanksinya terhadap Myanmar.
"Peristiwa yang patut disayangkan ini terjadi di sejumlah wilayah di Negara Bagian Arakan, yang dilanda konflik komunal. Situasi di Arakan sudah mulai membaik, para pejabat setempat mengatakan bahwa warga sudah berada di kamp penampungan dan siap kembali ke rumahnya," imbuhnya.
Pemerintah Myanmar sebelumnya juga menolak klaim yang menyebutkan bahwa ada kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga Muslim Rohingya. Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin mengklaim adanya keterlibatan pihak lain dalam insiden pembantaian itu.(AUL)
No comments:
Post a Comment