Ratusan Pemuka Agama Berdemo Dukung Pengusiran Rohingya

MANDALAY - Ratusan pemuka agama di Myanmar melakukan aksi unjuk rasa mendukung kebijakan Presiden Thein Sein yang akan mendeportasi dan menahan warga Rohingya di kamp pengungsi. Demonstrasi itu tercatat sebagai demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di Myanmar setelah rezim junta militer runtuh.

JK: Persoalan Rohingya tak Sebesar Ambon

Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, menilai persoalan Rohingya di Myanmar tak sebesar yang pernah terjadi di Ambon dari perbandingan skala akibat-akibatnya. Untuk itu, pihaknya berharap, penyelesaiannya diharapkan lebih mudah.

"Tentu kita tak ingin seorang pun meninggal, tapi dari jumlah korban meninggal di Rakhine 80 orang dibanding waktu di Ambon yang sampai 5.000 orang. Di Ambon semua orang bersenjata, di sana tidak," kata Jusuf Kala kepada berbagai organisasi Islam dan kemanusiaan di Jakarta, Selasa (14/8), saat menjelaskan hasil kunjungannya ke Rakhine, Myanmar, pekan lalu.

Setelah Larangan Banglades, Kondisi Rohingya Kian Memprihatinkan

Pemerintah Bangladesh tetap keukeh melarang masuknya perbantuan internasional bagi pengungsi Rohingya, di Provinsi Bazar Cox. Padahal kondisi para pengungsi semakin mengkhawatirkan setelah larangan diterapkan.

Relawan Kemanusian Indonesia, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Andhika Purbo Swasono yang berada di Bazar Cox mengatakan beberapa kelompok relawan bersama Badan Pengungsi PBB (UNHCR) di Bangladesh. Mereka sudah berkordinasi dan meminta secara langsung kepada aparatur setempat untuk membantu upaya perbantuan, bagi 80 ribu pengungsi Rohingya.

Menag Minta Isu Rohingya tak Ganggu Umat Islam-Buddha

Isu etnis Rohingya, yang belakangan ini dirasakan makin krusial, diharapkan tidak berdampak buruk hubungan umat beragama di Indonesia, khususnya antara Buddha dan Islam karena dalam catatan sejarah sudah berjalan baik.

Penegasan ini diungkapkan Menteri Agama Suryadharma Ali, Sabtu malam (4/8).
''Kejadian yang menimpa umat Islam etnis Rohingya di Myanmar telah banyak makan korban, tapi hendaknya hal itu tidak membangkitkan kebencian antara umat Buddha dan Islam,'' kata Suryadharma Ali yang disampaikan di luar teks pidatonya saat acara penandatanganan prasasti peningkatan status vihara Ekayana menjadi vihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Center di Jakarta.

Wapres Myanmar Berkomentar Mengenai Pembantaian Rohingya

Foto : Wapres Myanmar Sai Mauk Kham (Irrawaddy)

NAYPYIDAW - Wakil Presiden Myanmar Sai Mauk Kham mengatakan, kekerasan di wilayah Arakan, terjadi karena adanya ketegangan etnis dan religi. Menurutnya, saat ini Myanmar membutuhkan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah itu.

Junta Militer Inginkan Myanmar Tanpa Penduduk Muslim

Pemerintah Myanmar nampaknya tidak menginginkan keberadaan umat Islam di negaranya. Demikian dikatakan tokoh ulama Masjid Al Islam Iran, Abdul Alim Musa, seperti dilansir Press TV, Senin (30/7), terkait bentrokan antaretnis di negara itu dan menewaskan puluhan warga Muslim Rohingya.

Menurut Musa, Suu Kyi bersama pemerintah Junta Militer Myanmar menginginkan negara Myanmar baru tanpa penduduk Muslim. "Suu Kyi yang telah memenangkan beberapa kursi di parlemen seharusnya bertindak atas kekerasan ini. Sepertinya, pemerintah Myanmar menginginkan tidak adanya penduduk Muslim di negaranya," katanya.

Siksaan Myanmar Terhadap Muslim Rohingya

ISTANBUL - Relawan Turki dari Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH) dan para jurnalis yang mengunjungi Negara Bagian Arakan, Myanmar, menceritakan kisah mengenaskan yang terjadi pada Muslim Rohingya. Pelanggaran HAM di wilayah itu dinilai sudah sangat berat.

4.000 Muslim Rohingya Dibantai, 8.000 Dilaporkan Hilang

YANGON - Pembantaian terhadap Muslim Rohingya sudah berlangsung sejak lama, tetapi belum diketahui jumlah pasti korban pembantaian tersebut. Tetapi seorang jurnalis Muslim Rohingnya mengatakan, sekira 4.000 warga Muslim Rohingya dilaporkan tewas dibantai.

Myanmar: Kami Tak Akui Rohingya sebagai Warga

NAYPYIDAW - Pemerintah Myanmar menegaskan, warga Muslim Rohingya yang merupakan etnis minoritas, takkan mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Meski demikian, ribuan warga Rohingya sudah ada di Arakan ratusan tahun yang lalu.